Mengejutkan Pasca Inspeksi, Pengurus RDP Kendari Gelar Pertanyaan Minol


KENDARI, BERITASULTRAID – Usai melakukan pemeriksaan langsung di beberapa toko minuman keras (Mainol), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Program Reformasi dan Pembangunan digelar di Kamar Aspirasi Kota Kendari pada Kamis (30/12/2021).

Wakil Ketua Panitia II DPRD Kota Kendari, Sahabuddin menjelaskan, rencana pembangunan daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil sidak yang dilakukan DPRD Kota Kendari bersama Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Kendari serta dinas UKM. .

“Dari temuan ini terlihat bahwa izin usaha teman Mainol (pelaku komersial) dan hasilnya menunjukkan banyak pelaku komersial yang menjalankan usahanya tanpa izin, termasuk beberapa yang sedang dalam proses perpanjangan izin, kata Sahabuddin. .

Tak hanya itu, kata Sahabuddin, pihaknya juga menemukan beberapa pelaku komersial yang mengeluhkan proses perpanjangan izin dibatasi oleh sistem baru yang digunakan PTSP.

“Misalnya izin usaha berbasis risiko melalui OSS, dan salah satu dokumen yang perlu dilengkapi di sana adalah tempat kerja tidak berada di kawasan pemukiman. Ini yang menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha tersebut,” jelasnya. .

Dikatakannya, saat RDTR ditetapkan pada 2021, kawasan mereka termasuk dalam kawasan pemukiman. Sehingga, lanjut Sahab El-Din, beberapa pelaku komersial yang sudah lama menjalankan usahanya merasa didiskriminasi.

“Makanya kami menerapkan RDP agar para pelaku niaga ini tidak merasa didiskriminasi, dan acuan bagi Pemkot juga adalah UU Cipta Kerja dengan turunannya PP Nomor 5, 6 dan 7 yang secara jelas mengatur tentang pencabutan hukuman. , termasuk tindakan Mignol ini.”

Ia berharap dengan adanya UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam berinvestasi di daerah.

Namun, pihaknya juga tidak mengharapkan adanya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan undang-undang, sehingga menyulitkan para pelaku komersial tersebut.

“Misalnya UU RDTR tahun 2021 yang tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja yang sudah dimasukkan oleh pemerintah pusat, dan kalau misalnya masih harus digunakan, harus ada semacam kehadiran terhadap aktor yang sudah ada sejak lama”.

“Kalau dia masuk kawasan pemukiman, harusnya ada semacam rekomendasi yang kami berikan agar ada ganti rugi, tapi dengan catatan tidak boleh lagi perwakilan usaha minol sejenis yang baru mulai membangun usaha kami bisa. tidak lagi memberi ruang di sana.”

Namun, Sahabuddin juga menekankan agar para pengusaha yang sudah hadir sejak lama tidak boleh melebarkan usahanya seperti perluasan gedung dan lain-lain.

Reporter: Rikal Kisman
Editor: Urdu