Rencana Kegiatan Usaha Wawonii, Kabupaten Konkep, PT GKP Tandatangani MoU


KONKEP, BERITASULTRAID – Hampir dua tahun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya di Kepulauan Conkip, Sulawesi Tenggara (Saltra), telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, sosial masyarakat, dan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawi Kepulang berusaha memulihkan perekonomian daerah, guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Conquep menggandeng Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui Nota Kesepahaman. Nota kesepahaman (MoU), di Swiss Belhotel Kendari, Kamis (30/9/2021).

MoU ini memungkinkan PT GKP untuk melaksanakan rencana kegiatan usaha termasuk kegiatan pengembangan masyarakat di wilayah Wawonii Tenggara.
PT GKP akan merealisasikan komitmen investasinya di Pulau Wawonii.

“Tidak hanya kegiatan pertambangan, ke depan kami akan berinvestasi membangun smelter nikel. Komisaris Utama PKK, Hendra Surya, mengatakan pemurnian mineral itu amanat undang-undang.”

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Kepulauan Konawi terdiri dari enam pihak, pihak Kabupaten diwakili oleh Gubernur Kepulauan Konawi Amrullah, Presiden Kepulauan Ishak di Konawi, dan Wakil Pertama Presiden Republik Demokratik Kongo Imandin. dan wakil presiden kedua Republik Demokratik Kongo, Erwan.

Sedangkan PT GKP diwakili oleh Hendra Surya sebagai Presiden Komisaris dan Marys Weyeradi sebagai Chief Manager.

Sejumlah tokoh masyarakat dan elemen Forkopimda turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut, antara lain Wakil Bupati Kepulauan Konawe, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari, dan Presiden Bappeda Konawe Kepulauan.

Peningkatan kerjasama antara Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2040.

Aturan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 yang disahkan akhir Juli lalu menjadi dasar penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk penetapan pertambangan.

Dalam sambutannya, Putra Mahkota Kepulauan Konawi, Amrullah, menyampaikan terima kasih atas terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Kepulauan Konawi.

“Kepulauan Konawi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memberikan kontribusi untuk negara ini dan ini adalah posisi kita hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif, kami telah sepakat, insya Allah, bahwa kegiatan Pt Jima Krisi Perdana, ketika aspek hukum terpenuhi, bisa berjalan dengan baik, ”perintah Tuhan.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan PT GKP dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia khususnya Kepulauan Konawi. PT GKP menyambut baik hal tersebut dengan menyampaikan komitmennya untuk mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

PT GKP diketahui merupakan pemegang IUP dan telah memperoleh Izin Pinjam Meminjam Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Pulau Wawonii, Kepulauan Konawe.

Meski saat ini operasi penambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan beberapa Program Bina Lingkungan (PPM) di sekitar tambang. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Bright Village dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Laporan: Ing
Editor: Raymond